Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai penegakkan hukum telah kehilangan martabatnya karena lebih mudah ditegakkan kepada kelompok lemah, akan tetapi takluk di bawah kaki kekuasaan.
Demikian penilaian yang dikemukakan oleh Presiden RI kelima itu melihat perkembangan hukum selama 2010 dalam keterangannya kepada wartawan hari ini. Megawati mengatakan tahun 2010 diwarnai oleh memburuknya kepatuhan pada hukum yang merupakan fondasi dari tertib sosial dan rasa saling percaya.
"Penegakan hukum telah kehilangan martabat dan substansi keadilan, sehingga hukum lebih mudah ditegakkan pada rakyat jelata, akan tetapi tidak berdaya ketika menghadapi mafia pajak Gayus Tambunan, kejahatan perbankan kasus Bank Century dan pencurian kekayaan alam,” ujarnya kita.
Dia menambahkan hukum seolah-olah ditampilkan sebagai garda terdepan untuk melayani keadilan. Namun begitu banyak kasus hukum yang dipamerkan tetapi tidak ada penyelesaian.
"Hal inilah yang menjadi masalah pokok kita selama 2010, hukum justru takluk di telapak kaki kekuasaan,” katanya.
Menurut Megawati, situasi hukum tahun lalu ditandai dengan praktik street justice karena munculnya kelompok dan individu yang merasa memiliki hak moral untuk bertindak atas nama hukum dan keadilan.
"Mereka membakar, mereka mengusir, mereka mengadili, bahkan ada yang terbunuh atas nama hukum, agama dan keadilan tanpa negara dapat berbuat banyak," ujarnya.
Lebih jauh Megawati mengatakan tahun 2010 mengungkapkan tantangan dan keprihatinan yang tidak kalah gentingnya. Ada paradoks yang luar biasa terhadap prestasi perekonomian kita.
Secara statistik, ujarnya, telah terjadi peningkatan prestasi makro ekonomi, akan tetapi di ujung ekstrim yang lain, terdengar suara rintihan bagian terbesar rakyat kelas bawah yang semakin terhimpit secara ekonomi dan tercampak secara sosial.
"Tingkat kemiskinan terus bertahan sementara angka pengangguran terus bertahta angkuh pada tingkat yang mencemaskan,” katanya.
Menurut dia, arah pembangunan dan pengelolaan ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar telah membuat pemerintah lalai akan fungsi distribusi yang berkeadilan. "Sudah saatnya kita canangkan kembali cita-cita kemakmuran yang berkeadilan sebagai skala prioritas tertinggi," harap Megawati.
Terkait dengan kinerja kepemimpinan nasional, Megawati mengatakan bahwa sebagai bangsa, kualitas kepemimpinan nasional semakin tergerus oleh ketidakmampuan di dalam menentukan kemana bangsa ini akan diarahkan. Menurut dia, kepemimpinan nasional belum mampu membangun harapan serta optimisme terhadap masa depan bangsa.
"Saya paham betul bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ini tidak kecil, tidaklah ringan. Karena itulah diperlukan konsolidasi dan mobilisasi semua kekuatan kolektif kita sebagai bangsa untuk bergotong royong menjawab tantangan tersebut,” katanya.
Konsolidasi tersebut, ujarnya, bukanlah soal bagi bagi kekuasaan. Namun, soal ideologi, soal masa depan bersama yang diidealkan, soal nation and character building dan soal keberpihakan pada rakyat,” ujar Megawati.(yn)
http://www.bisnis.com/index.php/hukum/korupsi/5565-megawati-penegakan-hukum-kehilangan-martabat
Menurut Megawati, situasi hukum tahun lalu ditandai dengan praktik street justice karena munculnya kelompok dan individu yang merasa memiliki hak moral untuk bertindak atas nama hukum dan keadilan.
"Mereka membakar, mereka mengusir, mereka mengadili, bahkan ada yang terbunuh atas nama hukum, agama dan keadilan tanpa negara dapat berbuat banyak," ujarnya.
Lebih jauh Megawati mengatakan tahun 2010 mengungkapkan tantangan dan keprihatinan yang tidak kalah gentingnya. Ada paradoks yang luar biasa terhadap prestasi perekonomian kita.
Secara statistik, ujarnya, telah terjadi peningkatan prestasi makro ekonomi, akan tetapi di ujung ekstrim yang lain, terdengar suara rintihan bagian terbesar rakyat kelas bawah yang semakin terhimpit secara ekonomi dan tercampak secara sosial.
"Tingkat kemiskinan terus bertahan sementara angka pengangguran terus bertahta angkuh pada tingkat yang mencemaskan,” katanya.
Menurut dia, arah pembangunan dan pengelolaan ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar telah membuat pemerintah lalai akan fungsi distribusi yang berkeadilan. "Sudah saatnya kita canangkan kembali cita-cita kemakmuran yang berkeadilan sebagai skala prioritas tertinggi," harap Megawati.
Terkait dengan kinerja kepemimpinan nasional, Megawati mengatakan bahwa sebagai bangsa, kualitas kepemimpinan nasional semakin tergerus oleh ketidakmampuan di dalam menentukan kemana bangsa ini akan diarahkan. Menurut dia, kepemimpinan nasional belum mampu membangun harapan serta optimisme terhadap masa depan bangsa.
"Saya paham betul bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ini tidak kecil, tidaklah ringan. Karena itulah diperlukan konsolidasi dan mobilisasi semua kekuatan kolektif kita sebagai bangsa untuk bergotong royong menjawab tantangan tersebut,” katanya.
Konsolidasi tersebut, ujarnya, bukanlah soal bagi bagi kekuasaan. Namun, soal ideologi, soal masa depan bersama yang diidealkan, soal nation and character building dan soal keberpihakan pada rakyat,” ujar Megawati.(yn)
http://www.bisnis.com/index.php/hukum/korupsi/5565-megawati-penegakan-hukum-kehilangan-martabat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar